Rohingnya dan Rasa Kemanusiaan Kita

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini

Ketua Fraksi PKB DPR RI

Beberapa pekan ini wajah suram langit Asia Tenggara tidak bisa kita tutup-tutupi. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar saat ini adalah penyebab utamanya. Konflik internal yang berwujud diskriminasi rasial tersebut sungguh sangat memprihatinkan.

Persoalnnya kemudian bagaimana kita harus menampatkan diri dalam persoalan ini? Bagaimana sikap kita dalam tragedi tsunami manusia ini? Apa pemerintah sudah memiliki regulasi yang bisa dijadikan pijakan untuk mengambil langkah strategis dan manusiawi dalam persoaln ini? Tiga pertanyaan di atas merupakan persoalan utama yang segera membutuhkan jawaban untuk kemudian disikapi. Namun yang tidak kalah penting sesungguhnya harus kita dudukkan dulu peta persoalan tragedi kemanusiaan ini.

Sesungguhnya, terkait tragedi Rohingnya ini saya sependapat dengan Syed Sirajul Islam (2007) yang membagi jenis terorisme menjadi dua varian besar. Pertama terorisme yang dilakukan sekelompok orang dengan skala yang terbatas dan Kedua, terorisme yang dilakukan oleh negara dengan skala yang lebih besar.

Pada tataran ini apa yang terjadi di Rohingnya, meminjam klasifikasi yang ditawarkan Syed Sirajul Islam, masuk ke dalam kategori kedua. Kategori kedua ini sesungguhnya lebih sangat mengerikan sebab aktor utamanya adalah pemerintah atau penyelenggara negara.

Kesimpulan ontologis yang menempatkan pemerintah Myanmar sebagai aktor terorisme kemanusiaan bukanlah hal yang berlebihan. Sebab sebagaimana kita tahu, sampai hari ini sikap pemerintah Myanmar seakan menutup mata dan telinga dengan apa yang terjadi di Negaranya.

Tembok prinsip non-intervensi

Tsunami manusia hari ini sudah ada di hadapan mata, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan para pengungsi yang telah berpuluh-puluh hari terombang-ambing di tengah lautan. Selain Indonesia, sesungguhnya para pengungsi itu ada yang menyasar ke Malaysia dan juga Thailand.

Sesungguhnya tsunami manusia ini merupakan problem yang sangat berat. Hal ini bisa dipahami mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh negara-negara yang terkait. Terlebih sebagai sesama anggota ASEAN kita diikat untk saling menghormati sesama anggota. Prinsip menghormati sesama anggota tersebut kita kenal sebagai prinsip non-intervensi. Dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN dilarang ikut campur urusan domestik negara lainnya.

Akar historis ide prinsip non-intervensi ini sesungguhnya didasarkan oleh dua pertimbangan utama yakni: pertama, menjadi mekanisme penting dalam menjaga kekuatan dominan dalam konteks perang dingin antara Amerika serikat dan Uni Soviet. Kedua, sebagai jaminan keamanan, kedaulatan dan juga kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga.

Prinsip non-intervensi ini sesungguhnya telah banyak menuai kritik. Nurul Wahidah (2013) dalam catatan penelitiannya menemukan bahwa prinsip non-intervensi ini pada praktinya diterapkan terlampau kaku sehingga prinsip tersebut menjelma menjadi tembok penghambat proses penyelesaian konflik.

Dalam pada itu, adanya penerapan prinsip non-intervensi yang kaku ditambah dengan kondisi domestik negara anggota yang masih memiliki catatan yang buruk dalam penegakan HAM menyebabkan upaya ASEAN dalam penyelesaian masalah Rohingnya ini menjadi tersendat-sendat.

Banyak pihak yang mengecam serta meminta Myanmar untuk mengehentikan pengiriman pengungsi, namun sebagiamana kita saksikan gelombang manusia masih terus bertambah. Pada persoalan ini sesungguhnya kita dihadapkan pada ujian kemanusiaan.

Di saat banyak negara-negara lain yang menggunakan kacamata legal-formal mengecam imigran Rohingnya, sebab dikategorikan sebagai pendatang gelap, kita masih menyaksikan betapa antusiasme rakyat Indonesia dalam menolong pengusngsi Rohingnya.

Dalam hemat saya, sesungguhnya apa yang sedang terjadi hari ini yang menimpa etnis Rohingnya adalah tragedi kemanusiaan. Maka oleh karena ia tragedi kemanusiaan, ia juga harus disikapi dalam sudut pandang kemanusiaan. Artinya meskipun hari ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penanganan pencari suaka, namun bukan berarti kita “tercegah” untuk memberikan bantuan dan pertolongan.

Kita tahu, sebagaimana dikatakan oleh Agung Notowiguno (2015) presiden South East Asia Humanitarian Commite (SEAHUM) penanganan para pengungsi Rohingnya masih bergantung pada UU. No. 06 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada undang-undang ini, sesungguhnya rombongan pengungsi Rohingnya sama belaka posisinya dengan imigran gelap. Sungguh keadaan yang patut disayangkan memang.

Namun pada keadaan demikian sebagaimana yang kita saksikan tidak membuatnya dijadikan alasan. Pemerintah daerah menangani pengungsi Rohingnya dengan pelayanan yang cukup baik. Pengungsi tersebut diperlakukan laiknya manusia pada umumnya.

Ini anomali, atau bahkan patologi. Sebab di saat Undang-undang memperlakukan Rohingnya masuk dalam kategori imigran gelap, namun pemerintah daerah dan juga rakyat sipil memperlakukan mereka laiknya saudara.

Langkah ke Depan

Dengan kenyataan yang sebagaimana kita hadapi hari ini, menurut hemat saya ada dua langka strategis yang harus ditempuh pemerintah dalam menyikapi tragedi pengungsi Rohingnya ini.

Pertama, langkah internal. Yakni cara langkah mensupport semaksimal mungkin bantuan terhadap para pengungsi. Bentuk support yang dimaksud tidak hanya sebatas finansial namun juga moril bahkan bila perlu mengambil langkah cepat untuk membentuk semacam tim untuk menangani kasus pengungsi ini.

Kedua, Langkah eksternal. Langkah ini ditempuh dengan cara mendorong kerjasama dengan Organisasi Internasional untuk migrasi (IOM) atau bahkan dengan badan Imigrasi PBB (UNCHR) untuk duduk bersama dan merumuskan langkah terbaik yang bisa diambil bersama secara sinergis untuk menyelaiskan masalah ini. Langkah ini sangat penting diambil mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi.

Diharapkan dengan terlaksananya dua langkah tersebut, kasus pengungsi dari Rohingnya ini bisa tertanggulangi dengan baik. Lebih dari itu, kedua lagkah tersebut juga penting dalam rangka mengembangkan Masyarakat ASEAN 2015 yang salah satu pilarnya adalah mewujudkan masyarakat yang damai dan juga menghargai perbedaan sesama. Wallahu a’lam bisshowab

Dimuat di Koran Sindo, Jumat 05 Juni 2015

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *