Politik Baharian

Oleh: A Helmy Faishal Zaini

Politisi dan Ketua Fraksi PKB DPR RI

Mula-mula saya ingin membagi sebuah tradisi dan peradaban menggunakan paradigma yang ditawarkan oleh Radhar Panca Dahana (2014), yakni peradaban bahari atau peradaban maritim di satu pihak dan peradaban daratan atau peradaban kontinental di pihak lain. Peradaban bahari adalah tradisi kehidupan yang berkembang dan mengakar dari laku hidup dan nilai-nilai filosofis penduduk “pesisir”, sementara peradaban kontinental atau daratan adalah tradisi hidup yang terlahir dari masyarakat “pedalaman”.

Dikotomisasi tersebut berguna tidak hanya sebagai penegas garis demarkasi antara budaya darat dan budaya laut, namun lebih dari itu ia juga berfungsi sebagai penegas perbedaan paradigmatik serta pandangan hidup keduanya termasuk dalam hal politik.

Indonesia sebagaimana kita tahu 2/3 luas wilayahnya terdiri dari lautan atau air. Kodrat Indonesia tersebut sama persis dengan kodrat bumi yang 2/3nya juga berupa air. Dalam komposisi tubuh manusiapun juga demikian adanya, 2/3nya berupa air atau cairan. Demikinalah realitas komposisi negara kita yang tersusun dengan komposisi yang demikian itu kemudian hari melahirkan konsep tanah air. Konsep tanah air adalah konsep yang memadupadankan “tanah” sebagai simbol daratan dan juga “air” sebagai simbol lautan. Meskipun menurut saya terma tanah air tersebut kurang begitu pas, sebab masih beraroma meneguhkan dominasi daratan di atas lautan.

Dominasi daratan atas lautan juga tercermin dalam lagu “dari sabang sampai merauke” yang memiliki lirik kurang lebih seperti ini “dari Sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau// sambung menyambung menjadi satu//itulah Indonesia”. Syair lagu tersebut bagaimanapun juga adalah bukti nyata bahwa realitas bawah sadar kita masih didominasi oleh semangat daratan. Indonesia dalam konsepsi syair lagu tersebut berarti hanya berisi pulau-pulau yang berbaris dari Sabang sampai Merauke. Pulau berarti tanah. Tanah berarti daratan. Daratan berarti peradaban kontinental atau pedalaman. Pertanyaan yang patut diajukan adalah di mana letak lautan dalam syair lagu tersebut?

Beranjak dari realitas tersebut saya sependapat dengan apa yang pernah ditawarkan oleh sejarawan AB Lapian (1995) bahwa definisi dan juga konsepsi tentang Indonesia harus kita ubah. Indonesia bukan lagi negara kepulauan yang disambungkan oleh laut namun sebaliknya Indonesia adalah negara kelautan yang ditaburi pulau. Jika pada definisi pertama kedasaran utama yang ditanamkan adalah kesadaran daratan (pulau) maka pada konsepsi kedua kesadaran utama dan terutama yang ditekankan adalah kedasaran laut.

Kesadaran tentang konsepsi Indonesia sebagai negara bahari tersebut penting untuk dikemukakan agar kita terbangun dan sadar bahwa kita adalah bangsa maritim yang hidup dan mewarisi kebudayaaan maritim, salah satunya cara berpolitik maritim.

Politik maritim

Politik maritim yang saya maksudkan adalah politik yang menjadikan budaya “maritim” sebagai alas dalam melalukan sebuah tindakan. Kebudayaan maritim adalah kebudayaan yang menjadikan keterbukaan, semangat egalitarianisme serta transparansi sebagai bahan baku utama dalam menentukan tindakan politik.

Kita tahu bahwa simbol utama budaya maritim adalah lautan. Lautan adalah horison dan visualisasi paling kongkrit tentang nilai-nilai kesamarataan. Berbeda dengan simbol utama budaya daratan yang diwakili oleh gunung yang melambangkan bahwa yang tertinggi adalah yang berada di puncak kekuasaan.  Jika semangat politik bahari adalah keterbukaan dan otonomi desentralisasi, maka sebaliknya semangat politik daratan adalah sentralistik dan cenderung feodalistik.

Semangat politik bahari sesungguhnya talah lama diajarkan oleh leluhur kita. Bukti empiriknya bisa kita temukan dalam tradisi potong tumpeng. Dalam tradisi potong tumpeng tersebut jika kita amati sesungguhnya merupakan simbolisasi memotong tradisi sentralistik dan feodalistik yang menjadi penyakit “kekuasaan” manusia.

Nilai-nilai politik bahari yang merupakan kutub sebrang dari politik kontinental itulah yang hari ini, dalam hemat saya, semakin jarang kita temukan. Banyaknya pertarungan kepentingan golongan yang berorientasi pada kepentingan segelintir orang dengan golongan yang mementingkan kepentingan bersama adalah bukti nyata bahwa kita seolah semakin menjauh dari tradisi politik orang-orang bahari yang menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Kita secara sangat mudah bisa mengambuil contoh dari perdebatan serta pro kontra revisi UU Pilkada dan UU Parpol. Pada kegaduhan tersebut sesungguhnya sedang terjadi tarik-ulur kepentingan antara mereka yang mengdepankan interest golongan dengan mereka yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat atau orang banyak.

Politik kerakyatan

Lebih jauh jika politik bahari ini kita bumikan maka kita akan bertemu dengan apa yang diistilahkan sebagi politik kerakyatan. Menurut hemat saya, hari ini yang harus kita junjung sebagi pedoman utama dalam berpolitik adalah politik untuk rakyat. Politik kerakyatan adalah politik yang menjadikan basis keyakinan trnasendental dan nilai-nilai kesadaran sebagai bahan baku tindakan politik. Yang saya maksud dengan basis keyakinan transendental adalah keyakinan dalam menjalankan tindakan politik atas dasar wa bidzalika umirtu. Menjalankan tindakan bukan karena apa dan siapa, tapi memang karena tindakan itulah yang harus ia ambil berdasarkan nuraninya. Meminjam bahasa Immanuel Kant (2003), tindakan politik ternsendental adalah tindakan yang akarnya dihujamkan kepada keimanan dan kekekalan jiwa.

Sebaliknya, politik kerakyatan harus menghindari musuh utama yang bernama kesadaran resiprokal. Kesadaran resiprokal adalah kesadaran berbuat sesuatu atas dasar timbal-balik. Kesadaran dalam berbuat yang dilandasi atas semangat imbal jasa yang cenderung dangkal dan transaksional semata.

Sesungguhnya budaya resiprokal ini jika kita telusuri lebih dalam ialah yang kelak melahirkan apa yang kita kenal di kemudian hari dengan nama budaya patron-klien. Budaya patron-klien inilah virus utama yang menggerogoti sendi-sendi politik kerakyatan.

Oleh sebab itu, dalam hemat saya, adalah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk kembali menggali sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran serta nilai-nilai politik bahari. Dengan politik bahari yang menjadikan keterbukaan dan kesamaraatan sebagai alas utama dalam bertindak, saya yakin dan percaya budaya dan politik kita akan berubah dan mengarah ke arah yang lebih cerah.

Dimuat di Harian Sinar Harapan Senin, 25 Mei 2015

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *