Pendidikan dan Tantangan “Masyarakat tak Bersekolah”

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini

Ketua Fraksi PKB DPR dan Anggota Komisi X DPR RI

Hari ini disadari atau tidak, pendidikan kita lebih dimaknai sebagai sekolah (schooling) dibandingkan belajar (learning). Dua terma ini sesungguhnya sangat jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika yang pertama lebih menekankan pada aspek formalisme, yang meminjam bahasa Johanes Eka Priyatna (Formalisme dalam Pendidikan Formal, Kompas, 18/5), memberikan perhatian lebih dominan pada aspek-aspek legal formal ketimbang aspek esensial, maka yang kedua lebih menekankan pada inti pendidikan yakni berubahnya karakter peserta didik.

Jika praktik pendidikan pertama lebih didominasi tembok-tembok sekolah, maka pada praktik pendidikan kedua tidak memiliki konsep “tembok” yang memisahkan peserta didik dengan realitas kehidupan nyata. Pada tataran ini, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Daniel M. Rosyid (2014) bahwa penyakit utama bangsa kita adalah too much schooling, not the lack of it”.

Sesungguhnya pada awal dekade 1970-an dunia pendidikan dikejutkan oleh statemen Ivan Illich dengan gagasan deschooling society (masyarakat tanpa sekolah). Dengan nada provokatif Illich mengatakan bahwa jika tingkat kedewasaan masyarakat sudah berkembang secara wajar maka dengan sendirinya institusi-institusi pendidikan formal tidak akan lagi diperlukan.

Bagi Illich, melalui gagasannya tersebut, ia mengandaikan bahwa pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membebaskan manusia. Lebih jauh dengan bahasa lain, pendidikan bukanlah semata persoalan sekolah yang hanya mengeluarkan ijazah.

Gagasan Illich tersebut sesungguhnya mengingatkan kita pada gagasan sekolah pembebasan milik Paolo Freire. Di Indonesia sesungguhnya hal serupa juga pernah disurakan oleh YB Mangunwijaya dengan sekolah mangunannya di Jogjakarta.

Semua tokoh di atas pada dasarnya sepakat bahwa pendidikan bukanlah urusan legal-formal, kurikulum, tatap muka bahkan institusional saja. Namun, lebih dari itu pendidikan adalah “taman” di mana peserta didik dididik dengan sepenuh hati tanpa ada rasa paksaan untuk memahamai kehidupan ini sebagai bekal kelak ia hidup di masa yang tentu tak sama dengan keadaan saat ini persis ujaran futurologis dari Nabi Muhamammad Saw bahwa didiklah anak-anakmu karena sesunguhnya mereka diciptakan Tuhan bukan untuk menghadapi zaman sebagimana kalian para orang orang tua menghadipinya saat ini.

Dalam pada itu, Freidrich Nietzsche pernah berkata secara lugas bahwa “education is what you learn from school, from home, and more importantly between school and home”. Pendidikan bukanlah sebatas urusan sekolah, atau juga bukan selalu urusan rumah, lebih dari itu pendidikan adalah urusan lokus “antara” rumah dan sekolah.

Gagasan yang dikembangkan Nietszche tersebut sesungguhnya sama persis dengan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah taman yang berfungsi untuk menemani tumbuh kembang seorang peserta didik atau siswa dengan penuh riang gembira tanpa tekanan dan paksaan. Lebih jauh tentang aplikasi gagasan Ki Hajar Dewantara ini sesungguhnya ia juga bermakna bahwa pendidikan sesungguhnya bisa mengakomodir siapapun tanpa ada sekat-sekat sosial.

Rumusan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sesungguhnya berguna bagi kita, terutama pemerintah, untuk mengambil langkah yang adil dalam memperlakukan seluruh elemen yang terlibat dalam pendidikan di Negara ini. Seharusnya, jika mengikuti Ki Hajar Dewantara, perlakukan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri harus sama, demikian juga dengan tenaga pendidiknya, mereka harus diperlakukan sama oleh Negara.

Pemahaman dangkal

Lalu tatkala ada sebuah pertanyaan retoris apakah pendidikan adalah validasi secarik kertas “mahal” yang kemudian disebut dengan ijazah? Atau apakah pendidikan juga hanya fomulasi rumit yang tercermin dalam IPK mahasiswa? Ataukah pendidikan adalah sederet gelar kesarjanaan dengan sekian varian yang kian hari rasanya tak mampu otak kita untuk sekedar mengingat bahkan menghafalkan kepanjangannya? Tentu jawabannya tak bisa normatif hitam di atas putih.

Pertanyaan di atas, malah bagi sebagaian kita bukanlah merupakan pertanyaan. Lebih dari itu ia merupakan gugatan filosofis terhadap dunia pendidikan kita. Betapa kita hanya selalu mengurusi sekolah tanpa pernah mau untuk hanya sekedar menengok “pendidikan” dalam artian yang lebih luas yang ada di luar sekolah.

Padahal, jam sekolah adalah jam di mana seorang anak diajari oleh seorang guru, lebih tepatnya tutor, tentang berbagai macam teori. Belajar teori berarti memberi asupan ranah kognitif dengan tanpa sama sekali memedulikan aspek-aspek di luarnya, seperti ranah afektif maupun ranah psikomotorik.

Manusia teoretis

Imbasnya, karena kedua ranah itu tidak tersentuh maka produk yang dihasilkan yakni manusia-manusia lulusan sekolah ini, meminjam istilah Debra Mashek (2007), penuh teori tapi miskin aksi dan nurani. Hal inilah yang disadari atau tidak turut andil memupuk pertumbuhan kejahatan dan juga kriminalitas yang kerap kita jumpai. Jika diibaratkan mesing penggilingan padi, maka penggilingan ini tak berhasil mengupas kulit padi tersebut. Kulit padi adalah karakter kotor yang harus dilepaskan sebelum padi itu menjadi beras untuk kemudian disuguhkan sebagai hidangan di meja makan. Begitu juga dengan siswa, dengan berbagai variasi “kenakalannya” semestinya sekolah bertugas untuk mengupas aneka keburukan karakter tersebut.

Sekolah semestinya memberi “ruang” untuk menampung segala kemungkinan yang melekat pada seorang siswa. Baik dan buruk seorang siswa sesungguhnya bukan menjadi pertimbangan utama sebuah sekolah untuk menerima tidaknya murid tersebut. Sebalinya, sekolah harus menampung aneka variasi dan macam-macam siswa untuk kemudia diproses melalui pembelajaran yang “memanusiakan”.

Demikianlah, tidak ada yang lebih penting kita lakukan hari ini, selain kembali mendudukkan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menjadi taman bagi siapa saja tanpa ada sekat-sekat sosial yang menghalanginya. Wallahu a’lam bis showab

Dimuat di Kedaulatan Rakyat Senin, 18 Mei 2015

Share This

About the author