Pendidikan dalam Masyarakat Kredensial

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini

 Ketua Fraksi PKB dan Anggota Komisi X DPR RI          

Berita mengenai 18 perguruan tinggi yang diduga mengeluarkan ijazah palsu sungguh sangat meresahkan kita bersama. Berita itu juga memperpanjang daftar suram wajah pendidikan kita. Di antara sekian problem yang masih menghiasi pendidikan kita, soal mekanisme evalausi dan juga minimnya riset misalnya, maka persoalan ijazah palsu ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Apa yang diungkapkan oleh Menristek dikti M. Nasir bahwa ada 18 perguruan tinggi yang ditengarai melakukan praktik jual beli ijazah patut untuk kita prihatinkan dan juga layak untuk kita sesalkan. Lebih dari itu yang lebih penting untuk kita sikapi adalah apa sesungguhnya akar persoalan dari praktik jual-beli ijazah palsu tersebut?

Saya tertarik untuk mengutip pendapat Sosiolog Rendal Collin (1979). Dalam bukunya yang terkenal bertajuk The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification, ia mengatakan bahwa gejala yang dialami oleh negara-negara berkembang di dunia ini adalah gejala kredensialisme. Suatu penyakit sosial yang lebih menekankan aspek legalitas dan formalitas belaka.

Collin dengan sangat jitu membidik perilaku sosial masyarakat modern yang cenderung legal-formalistik, kaku dan prosedural. Keadaan yang demikian itu sesungguhnya bisa menjadi pangkal bencana sosiologis, sebab kebudayaan yang lebih mengedepankan formalitas lambat laun akan meninggalkan subtansilitas itu sendiri. Padahal subtansi itu bagaimanapun kedaaannya jauh lebih penting dibandingkan dengan formalitas.

Dalam logika masyarakat kredensial, yang utama dan yang terutama adalah ijazah. Ijazah adalah supremasi tertinggi yang digunakan sebagai senjata dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kerja yang cenderung kapitalistik seperti hari ini.

Dengan dinamika pergerakan masyarakat kredensial yang begitu dinamik tersebut, hari ini kita memasuki apa yang disebut oleh Udiansyah (2012) dengan inflasi kredensialisme. Inflasi kredensialisme adalah keadaan dimana kita berada pada ruang-ruang pendidikan yang cenderung lebih mengedepankan sikap kapitalis, pragmatis dan tidak rasional lagi.

Keadaan yang demikian itu sesunguhnya merupakan arus balik tujuan nasional pendidikan kita. Tujuan nasional pendidikan kita sebagaimana yang tercantum dalam UU no 20 tahun 2003 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pada tujuan tersebut, sesungguhnya tujuan pemndidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Artinya, keberhasilan sebuah pendidikan berada pada apakah ia berhasil mencetak manusia-manusia beriman dan bertakwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan pada seberapa panjang deretan titel kesarjanaan yang berhasil ia capai.

Iman dan takwa adalah ranah afektif yang dibuktikan dengan moralitas dan perilaku sehari-hari, sementara deretan titel kesarjanaan adalah ranah kognitif . Dua hal yang sungguh jauh berbeda.

Arus balik tujuan pendidikan yang lebih mengarah kepada masyarakat kredensial yang cenderung mementingkan formalitas belaka itu sesungguhnya tidak terlepas juga dari peran lembaga pendidikan yang semakin hari semakin berwatak kapitalistik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak sedikit lembaga–lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar profit oriented.

Motif pendirian lembaga pendidikan yang bermuara pada profit inilah yang menjadi lahan subur persemaian praktik jual beli ijazah palsu. Masyarakat yang formalistik dan cenderung pragmatis bertemu dengan lembaga pendidikan yang profit oriented dan kapilistik meminjam istilah orang Jawa adalah ibarat tumbu ketemu tutup (jodoh).

Kita sesungguhnya memiliki catatan dan file sejarah yang bisa kita jadikan acuan dan contoh nyata tentang bagaimana membangun, mengelola serta merawat “idealisme” lembaga pendikan. File sejarah itu dimiliki oleh orang-orang pesantren. Dulu orang membuat pesantren selalu dawali dengan ritual-ritual mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan juga berdoa. Ritual tersebut adalah medium dalam rangka mencari keridhoan Tuhan. Artinya landasan dan motif utama pendirian sebuah lembaga pendidikan bukanlah materi.

Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan hari ini yang cenderung pragmatis itu sesungguhnya berbalik seratus delapan puluh derajat dari apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita tersebut. Mendirikan lembaga pendidkkan dengan otif materi memang tidak sepenuhnya buruk, namun persoalnnya kemudian arus materialisme tersebut lambat laun ternyata menggerus substansi praktik pendidikan itu sendiri sehingga yang terjadi kemudian adalah sebagaimana yang kita hadapi hari ini banyak praktik jual beli ijazah bertebaran.

Saya sepakat dengan langkah yag dilakukan oleh Kemenristek dikti yang akan segera mencabut izin operasional perguruan tinggi yang terbukti melakukan praktik jual-beli. Lebih dari itu, Kemeristek dikti juga harus menarik dan mencabut selurih ijazah yang terbukti didapatkan dari proses dual beli.

Dalam pada itu, banyaknya kalangan masyarakat yang meyakini bahwa angka 18 perguruan tinggi yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah itu sesungguhnya sangat sedikit, hendaknya dijadikan kerangka masukan bagi Kemenristek dikti untuk mengusut sejauh mana keakutan praktik jual beli ijazah ini. Sebab sangat mungkin kasus ini adalah fenomena gunung es, yang nampak adalah puncaknya saja. Wallahu a’lam bisshowab

Dimuat di Kompas Sabtu, 30 Mei 2015

 

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *