NU, Pertanian, dan Khittah Ekonomi Kerakyatan

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini

Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU), Anggota Komisi X DPR RI

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi kemsyarakatan didirikan tentu saja bukan hanya bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kegamaan yang ramah ala ahlussunnah wal jama’ah, namun lebih dari itu NU dilahirkan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan.  Mengenai salah satu tujuan diberdirikannya NU yang berkonsentrasi untuk memberikan perhatian kepada ekonomi kerakyatan tersebut tercantum dalam Statute NU fatsal 3: “mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara’.

Ekonomi kerakyatan ala NU tentu saja menyangkut banyak bidang, seperti perdagangan , penyediaan barang dan jasa, dan tentu saja pertanian. Khusus untuk sektor ekonomi yang terakhir, yakni tentang pertanian, perhatian NU tidak main-main. Sebab kita tahu bahwa sektor prtanian ini masih merupakan sektor dominan masyarakat Indonesia, khusunya kalangan Nahdliyyin.

Data pusat badan statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2013 45% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, di urutan kedua menyusul sektor industri dengan porsi 23,5% dan sisanya tersebar di pelbagai sektor di luar dua sektor mainstream tersebut.

Dengan kenyataan seperti itu, tidak mengherankan NU memberikan perhatian dengan porsi yang sangat besar terhadap sektor pertanian, baik pada tingkat mikro maupun makro. Perhatian terhadap sektor pertanian itu dibuktikan dengan rekomendasi muktamar 32 di Makassar 2010 yang memerintahkan kepada PBNU untuk melakukan serangkaian advokasi dan mendesak pemerintah untuk mencipktakan kadilan ekonomi terutama pada sektor pertanian.

Adalah merupakan sebuah ironi bahwa dengan penduduk yang sebagian besar memilih pertanian sebagai ladang mata pencarian, hari ini kita masih mengimpor pelbagai bahan pokok makanan. Pada keadaan yang demikian sesungguhnya yang menjadi korban utama atas kebijakan impor bahan pangan adalah rakyat kecil yang berptofesi petani tersebut.

Ala kulli hal, NU yang memang salah satu tujuan didirkannya adalah agar menjadi jamiyyah kemasyarakatan yang menguatkan kemandirian ekonomi kerakyatan sudah mengambil langkah yang sangat tepat dengan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang diperhatikan. Apa yang sudah dilakukan hari ini tentu saja harus dipertahankan lalu kemudian untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Wallhu a’lam bis showab

Dimuat di Jawa Pos Jum’at 29 Mei 2015

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *