NU, Pancasila, dan Nasionalisme

Menyongsong Muktamar NU Ke-33

Oleh: A Helmy Faishal Zaini

Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) dan Anggota Komisi X DPR RI

Sungguhpun problem filosofis yang kita hadapi hari ini adalah masih kaburnya dan belum kunjung jernihnya mendudukkan dua terminologi yang sesunguuhnya berbeda, namun cenderung kita anggap sama. Dua terminologi yang dimaksud adalah bangsa dan negara.

Secara epistememik dua terma tersebut sesungguhnya jika kita renungkan memiliki makna yang berbeda. Bangsa adalah sebuah kelompok masyarakat yang terikat sebab memilki rasa kesamaan antara satu dengan yang lain. Sementara negara adalah organisasi pada sebuah wilayah yang memiliki supremasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jika terma pertama merujuk pada rasa maka terma kedua lebih bernuansa administratif dan legal formal.

Kejelasan epsitemik dua terma tersebut sesungguhnya akan berguna bagi kita untuk manjawab sebuah pertanyaanyaan sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah negara yang kita kenal sampai hari ini siapakah yang melahirkan serta membidaninya? Jawabannya tentu saja bukan bangsa Indonesia. Jawabnnya adalah bangsa Ambon, Maluku, Jawa, Sumatra, dan semua ras yang bersemangat serta memilki kesamaan nasib kala itu ingin terbebas dari penjajahan. Semua ras tersebut meminjam sejarawan Agus Sunyoto (2013) bisa diringkus dalam sebuah terma yakni bangsa Nusantara.

Dalam perjalanan “melahirkan” Indonesia, penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu modal penting. Sebab, adalah suatu transformasi budaya yang tidak mudah untuk memadupadankan sekaligus menyatukan adanya kepelbagaian. Bahkan jika melihat fakta-fakta historis, bangsa Nusantara telah memiliki modal sosial yang sangat berharga, suatu karakter kepribadian yang khas. Karakter itu tecermin dari adanya kekayaan etnisitas, suku, ras, agama, dan golongan yang begitu plural. Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, dengan dua suku besar Jawa dan Sunda, dan suku-suku besar lainnya, tetapi kita mampu membangun suatu kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi teladan dunia.

Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengikuti dinamika perkembangan modernitas sebagai sebuah tuntutan global. Dengan demikian, keunikan dari karakter kepribadian Nusantara yang khas ini dapat menggabungkan tiga pilar penting, yakni pertama, Islam sebagai sistem nilai dan agama yang dianut oleh mayoritas. Kedua, adanya sistem demokrasi Pancasila yang menjamin adanya kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya, dan  ketiga tantangan adanya modernitas di sisi yang lain. Sekali lagi, penggabungan tiga aspek penting dalam suatu harmoni kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tidaklah mudah.

K.H. Mahfudz Siddiq (1906-1944) pada 1935 menginisiasi suatu konsep yang sangat menarik terkait dengan karakter kepribadian Nusantara. Konsep itu ia namakan mabadi’ khairi ummah (pilar-pilar masyarakat ideal). Pada awalnya konsep tersebut hanya mencakup tiga pilar, kemudian pada masa sesudahnya dikembangkan menjadi lima pilar, yaitu ash-shidqu (pilar kejujuran dan kebenaran), al-amanah walwafa’ bil ‘ahdi (pilar kesetiaan dan komitmen), al-‘adalah (pilar keadilan), at-ta‘awun (pilar solidaritas), serta al-istiqamah (pilar kedisiplinan dan konsistensi). Melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan tempatnya bernaung dan mendarmabaktikan diri, Mahfudz Shiddiq mengampanyekan pembentukan karakter bangsa yang bersendi pada pilar-pilar tersebut.

Sekali lagi kita patut untuk bersyukur atas ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri pada hakikatnya adalah kontrak sosial dan titik temu di antara para pendiri bangsa. Ini tecermin dari pidato Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia manyatakan: “Kita bersama-sama mencari persatuan philoshopisce grondslag, mencari satu weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui”

Jauh setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kita tahu banyak jalan terjal yang harus dilalui. Aneka riak-riak ketidaksetujuan yang disebabkan kekurang dalaman memahami sebuah persoalan rupa-rupanya menyebabkan banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk merongrong Pancasila. Sebut saja misalnya gerakan sporadis Kartosowirjo dengan Darul Islamnya atau juga gerakan-gerakan ormas Islam yang mengajak untuk mendirikan sistem khalifah yang masih kita rasakan denyutnya bahkan sampai hari ini, termasuk di dalamnya adalah NIIS (Negara Islam Irak dan Syiria).

NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia didasari pemahaman yang jernih dengan sangat lantang mengatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Dua keputusan tersebut sesungguhnya tidak lepas dari alasan historik bahwa pendiri NU, KH. Hasyim Asy’ari adalah pencetus dan penggerak resolusi jihad. Pada titik ini sesungguhnya nasionalisme NU tidak bisa diragukan lagi. Bahkan pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo secara tegas NU memutuskan bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Lebih jauh, dalam menjaga nasionalisme tersebut, Kiai Ahmad Shiddiq (1926-1991) kemudian merumuskan tiga model ukhuwwah yang sangat terkenal, yaitu  ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan umat manusia). Ketiga model ukhuwah yang diformulasikan ulama Nusantara ini patut kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pada itu, Said Aqil Siroj, ketua umum PBNU dalam artikelnya “Medahulukan Cinta Tanah Air” mengatakan bahwa ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa) harus didahulukan di atas ukhuwah Islamiyah. Hal ini sesungguhnya merupakan pernyataan retoris sekaligus penegasan sikap bahwa cinta tanah air dan menjunjung tinggi nasionalisme serta menjaga warisan peninggalan kesepakatan founding fathers adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi, apalagi di tengah pelbagai isu gerakan yang semakin hari semakin berusaha untuk menggerogoti nasionalisme kita. Dan NU, sekali lagi berkomitmen mempertahankan, menjaga, sekaligus merawat warisan luhur tersebut.

Walhasil, pada momentum Muktamar ke-33 yang akan dihelat di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang yang mengusung tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan Dunia” sekali lagi adalah hal yang patut untuk ditunggu apa terobosan serta sikap NU dalam merespon fenomena kebangsaan mutakhir yang sedang kita alami hari ini. Hal ini penting untuk dikemukakan sebab pada momentum-momentum besar seperti inilah NU kerap dan acap tampil dengan pandangannya yang sejuk, dinamis, serta berkomitmen dalam menjaga NKRI. Wallahu a’lam bisshowab.

Dimuat di Media Indonesia Selasa, 26 Mei 2015

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *