Menanti Lahirnya “Kiai Langit”

Menyongsong Muktamar Ke-33 NU

Oleh: A. Helmy Faishal Zaini

Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) dan Anggota Komisi X DPR RI

Salah satu yang menjadi ciri dan landasan dalam setiap pengambilan keputusan bagi NU adalah kaidah al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil ashlah (menjaga tradisi dan mengembangkan inovasi). Dengan landasan itu NU kini telah berhasil bertaransformasi tanpa tercerabut dari akar tradisionalitasnya sama sekali. Kemajuan NU dibuktikan dengan misalnya telah diresmikannya Universitas-Universitas NU yang kelahirannya dibidani PBNU.

Lebih jauh mengenai tradisinonalitas NU, Mitsuo Nakamura (1996) memiliki tesis menarik. Ia mengatakan bahwa NU adalah organisasi masyarakat yang tradisonalis radikal. Dalam artian, justru karena memegang teguh pada tradisinya, NU mempunyai paham serta tindakan mendasar dalam menjalani kehidupan termasuk dalam hal berpolitik.

Apa yang dikatakan Nakamura tersebut sungguh benar belaka. NU sejak lahir sampai di usianya yang ke-92 ini mendasarkan semua langkah dan perjuangannya untuk keutuhan bangsa dan negara. Hal itu adalah bukti nyata bahwa NU memegang teguh terhadap prinsip-prinsip radikal dan mendasar yang telah diyakininya.

Kita bisa mericek sejarah bahwa riak-riak pemberontakan pada masa penjajahan dimotori oleh pemuka agama tardisonalis. Peter Carey (2012) juga mencatat bahwa di banyak perlawanan melawan kolonial, baik skala lokal maupun regional, selalu dimotori oleh pemuka agama tradisionalis. Pemuka agama tradisonalis itulah yang kemudian hari kita sebut dengan Kiai.

Tranformasi perjuangan kiai dalam mempertahan keutuhan bangsa dan negara dewasa ini juga bisa dibuktikan melalui sikap-sikap penolakan terhadap paham NIIS. Bahkan, Said Aqil Siroj selaku ketum PBNU mengatakan bahwa ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa) harus didahulukan di atas ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam).

Ontologi Kiai

Sesungguhnya terma Kiai adalah terma yang tidak secara spesifik ditujukan kepada sosok orang yang alim di bidang agama. Namun lebih dari itu sejatinya terma Kiai adalah terma yang digunakan untuk menyebut suatu benda yang mempunyai tuah, nyoni, dan juga taji.

Kiai, bisa saja melekat bukan pada seseorang saja, namun juga pada benda-benda yang dianggap keramat dan bertaji. Dalam tradisi jawa kita mengenal nama Kiai Sengkelat untuk keris buatan Empu Supo, Kiai Slamet untuk kebo bule keraton Solo, serta Kiai Janadaru dan Kiai Wanadaru untuk nama pohon beringin yang ada di Alun-Alun Keraton Jogja. Demikianlah, Kiai bukanlah monopoli manusia, ia adalah gelar universal bagi apa saja dan siapa saja yang dipercaya memiliki tuah.

Terkait kiprah Kiai dalam masyarakat, Greetz (1980) mengatakan bahwa Kiai adalah seorang makelar budaya (cultural broker). Makelar budaya dalam bahasa yang lebih akomodatif bisa diterjemahkan ke dalam bingkai “kaidah” eklektis populer orang Jawa: Jowo digowo, Barat diruwat, Arab digarap (nilai-nilai Jawa dipertahankan, nilai-nilai barat dibebasakan dari nilai-nilai buruk, dan nilai-nilai Timur-tengah diolah sedemikian rupa agar sesuai dengan budaya Nusantara).

Dengan kapasitas yang demikian tinggi itulah, adalah langkah yang sangat arif bahwa sejak sediakala kepemimpinan NU dibagi menjadi syuriah dan tanfidziah. Syuriah pada konteks kepemimpinan dan nahkoda oraginisasi ini dipimpin oleh rais am figur Kiai yang kharismatik yang tidak hanya memiliki laku-lampah zuhud namun lebih dari itu ia juga memiliki marwah yang tinggi. Dalam tradisi NU kita menyebut figur kiai seperti itu sebagai Kiai Sepuh atau “Kiai Langit”.

Jabatan rais am bukanlah jabatan main-main. Ia juga bukanlah jabatan duniawi. Ia merupakan jabatan yang wingit dan bukan hanya sekadar kepemimpinan yang bersifat sebatas manajerial saja. Rais am memikul tanggung jawab dunia-akhirat sepenuhnya. Nama-nama besar seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Ali Ma’shum, KH. Achmad Siddiq, KH. Ilyas Ruhiyat, KH. Sahal Mahfudh, dah juga KH. A Mustofa Bisri adalah figur-figur Kiai sepuh nan kharismatik yang selama ini telah dipercaya sebagai nahkoda NU.

Dalam jagad NU, syuriah adalah supremasi tertinggi. Ia adalah “simbol” organisasi. Pasang-surut, riuh-rendah organisasi ada di pundak syuriah atau rais am. Adapun tanfidziah lebih kepada fungsi manajerial perdana menteri yang bertugas untuk mengurus nahdliyyin.

Ahlul halli wal-Aqdi

Dalam posisi syuriah yang demikian tinggi tersebut, pada hemat saya, rais am harus benar-benar dipegang oleh orang yang wara’i dan brahmana. Kiai yang sudah mampu melepaskan diri dari hiruk-pikuk duniawi. Oleh sebab kita sekarang hidup di masa “shadaqah li ajli siyasah” maka dalam hemat saya penerapan mekanisme pemilihan rais am menggunakan piranti ahlul halli wal aqdi (ahwa) harus kita realisasikan pada Muktamar Ke-33 NU mendatang.

Sistem Ahwa sesungguhnya pernah diterapkan pada Muktamar NU sebelum-sebelumnya, termasuk yang paling monumental terjadi pada Muktmar Ke-27 tahun 1984 di Sitobondo. Ketika itu sistem ahwa dilakukan dengan cara mendaulat KH. As’ad Syamsul Arifin seorang Kiai sepuh kharismatik sebagai ahwa. Kiai As’ad kamudian menunjuk enam orang Kiai sebagai anggotanya yakni KH. Ali Ma’shum, KH. Mahrus Aly, KH. Ahmad Siddiq, KH. Masjkur, KH. Saifuddin Zuhrin dan KH. Moenasir Ali.

Katujuh Kiai tersebut sebagai ahwa akhirnya memutuskan KH. Ahmad Siddiq sebagai rais am. Lalu sesuai dengan mekanisme yang berlaku KH. Ahmad Siddiq selaku rais am menunjuk KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum (tanfidziah) PBNU kala itu.

Penting untuk dicatat bahwa tradisi mencalonkan diri di NU adalah hal yang sangat tabu. Rais am, meminjam bahasa Hiroko Horikoshi (1987) adalah perpaduan kepemimpinan moral dan spiritual, maka tindakan mencalonkan diri adalah aneh dan menyalahi tradisi. Jika rais am dipilih langsung oleh muktamirin, maka sebagaimana kita khawatirkan, aroma politik kian merebak dan itu sama sekali tidak laik dan tidak kita inginkan menggerogoti marwah rais am sebagai simbol supremasi dan marwah organisasi.

Walhasil NU sebagai jamiyah para ulama yang berkhidmat untuk menjaga moral umat, bukan hanya harus dijaga sebagai sebuah perkumpulan yang baik, namun juga harus tetap dijadikan sebagai perkumpulan orang-orang baik yang akan menjadi mata air dan sumber inspirasi moral bagi bangsa dan negara.

Dimuat di Jawa Pos Sabtu, 30 Mei 2015

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *