Generasi Z dalam Ujian Nasional

Oleh: Hemly Faishal Zaini

Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Anggota Komisi X DPR RI

Kecuali keriuhan hiruk-pikuk pelaksaannya, apa yang paling dominan di ingatan kita ketika berbicara tetang ujian nasional (UN)? Ya, dari tahun ke tahun sejak pertama kali digulirkannya sistem UN tersebut kita kerap bahkan rutin berjibaku dan burtungkus lumus bahu membahu mensukseskan pelaksanannya.

Pemerintah melalui Kemdikbud adalah pihak yang menjadi sangat sibuk oleh perhelatan UN. Lelang pengadaan perlengkapan UN, distribusi soal, distribusi lembar jawaban sampai dengan pengawasan yang ekstra ketat hingga melibatkan pihak keplolisian.

Pihak kedua yang tidak kalah sibuknya dalam menyambut UN adalah sekolah. Aneka persiapan demi suksesnya pelaksanaan UN juga dijalankan pihak sekolah dengan sangat serius. Bahkan sebagaimana yang terjadi dan diberitakan banyak sekolah yang “terlampau serius” ingin terlihat sukses dalam menyelenggarakan UN maka mereka menempuh jalan yang keliru dan tidak bisa dibenarkan. Singkat kata, demi mereguh angka kelulusan yang sempurna, mereka melakukan kecurangan dan menghalalkan segala cara.

Pihak ketiga yang juga dibuat super sibuk oleh UN adalah siswa, orang tua siswa dan juga keluarganya. Betapa tidak, demi ingin dinyatakan lulus UN seorang siswa harus rela berjibaku mengikuti serangkaian kursus, jam tambahan persiapan UN dan juga aneka try out. Melalahkan dan bukan hanya menguras tenaga tapi juga pikiran.

Pertanyaan yang patut untuk dikemukakan kemudian adalah, berapa ongkos pelaksanaan UN yang melibatkan sekian banyak perhatian tersebut? Ongkos yang dimaksud di sini tentu saja bukan ongkos materi semata, namun lebih dari itu ongkos-ogkos yang di luar materi meliputi psikis, dan juga sosial.

Data yang dirilis Kemdikbud menyatakan bahwa tahun 2015 ini pemerintah harus menyediakan 35 juta eksemplar naskah UN untuk 7,3 juta siswa tingkat SMP-SMA. Nakah sebanyak itu berapa biaya cetaknya? Berapa biaya distribusinya ke segenap provinsi di Indonesia? Yang pasti jawabnnya adalah mahal. Mahalnya materi masih bisa diupayakan, namun mahalnya psikologi dan pikiran itu yang nampaknya harus kita diskusikan.

Pelaksaaan UN selama ini terus terang saja sesungguhnya lebih didominasi oleh serangkaian kolosalialisme. Palaksaan UN yang melibatkan banyak pihak membuat kita dengan mudah menyimpulkan bahwa yang nampak dipermukaan adalah kesan sibuk dengan hal-hal teknis perhelatan UN yang cenderung bersifat kolosal tersebut.

Hal itu sesungguhnya patut disanyangkan. Sebab UN yang sejatinya merupakan alat untuk memetakan kemampuan siswa yang semestinya bisa diikuti dengan rasa yang riang tanpa tekanan dan beban apapun oleh siswa, nyatanya malah berlaku laiknya teror yang menghantui siswa.

Inisiatif Kemndikbud di tahun 2015 yang menyelenggarakan rintisan UN berbasis daring pada titik ini perlu kita dukung dan apresiasi. Sebab menurut hemat saya bagaimanapun juga pelaksanaan UN berbasis daring memiliki setidaknya tiga keunggulan.

Pertama, tereliminirnya kolosalialisme. Pelaksaaan UN dengan sistem daring yang pihak sekolah hanya tinggal menyediakan komputer dan jaringan internet yang disingkronisasikan dengan server Kemdikbud betapapun sangat mengurangi watak kolosal yang selama ini kita rasakan setiap kali pelasaaan UN.      Dengan sistem lembar soal yang sudah masuk ke komputer siswa, sekolah tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan gudang penyimpanan soal. Begitu juga pihak sekolah tidak perlu repot begadang hanya demi menjaga berkas-berkas soal tersebut.

Kedua, penghematan anggaran. Kepala Puspendik Kemdikbud Nizam berpendapat bahwa dengan UN berbasis komputer, paling tidak anggaran bisa dihemat hingga 20 persen atau setidaknya Rp 70 miliar. Anggaran sebagian besar untuk pencetakan, penggandaan, distribusi naskah soal, termasuk pengamanan naskah hingga tiba di sekolah.

Angka 70 milyar bukanlah angka kecil. Dengan penghematan anggaran sebesar itu, Kemdikbud bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk program-program peningkatan pendidikan di sektor lain. Sebut saja misalnya membatu rehabilitasi sekolah, penguatan kapasitas kelembagaan dan juga pendidikan keprofesian untuk guru.

Ketiga, terwadahinya aspirasi generasi Z. Generasi Z sebagaimana dikatakan Radhar Panca Dahana (2012) adalah mereka yang terlahir kisaran rentang tahun 1995-2005. Generasi ini kerap juga dikatakan sebagai generai melek digital.

Sejak lahir, anak-anak generasi Z sudah sangat karib dengan gawai (gadget), komputer jinjing (laptop), telepon seluler dan juga tentu saja internet. Kekariban mereka dengan seperangkat teknologi tersebut tentu saja tidak sepenuhnya bisa kita simpulkan baik. Sebab teknologi, sebagaimana dikatakan oleh Einstein, adalah sebilah pisau yang tergantung di tangan siapa ia akan bermanfaat.

Pada momen itulah pelaksanaan UN dengan sistem daring tersebut penting untuk dilakukan. Generai Z yang sejak lahir telah mengenal tekonologi di kanan kirinya, akan sangat sayang jika tidak kita manfaatkan “keterampilannya” dalam menggunakan teknologi.

Dengan beralaskan ketiga argumen itulah saya berpendapat mengapa pelaksaan UN dengan sistem daring harus dipertahankan dan wajib untuk dikembangkan. Langkah kemdikbud yang sudah merintis pelaksaan UN 2015 dengan sistem daring di 515 sekolah tingkat SMA/SMK yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah semestinya kita apresiasi.

Sistem UN daring memang tidak sepenuhnya terbebas dari kendala. Listrik mati, server turun dan lain sebagainya adalah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah pelaksaan UN berikutnya. Namun yang penting untuk dicatat bahwa kendala-kendala tersebut hanya mencakup persoalan teknis semata.

Selamat melaksanan ujian nasional generasi Z anak-anak Indonesia tercinta.

Dimuat di Jawa Pos Jumat, 17 April 2015

Share This

About the author